Rabu, 31 Oktober 2012

Tugas Akhir ASP

Tugas akhir Akuntansi Sektor Publik mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Tanah Mas Raya :

http://www.ziddu.com/download/20763447/annisaasp.xlsx.html

Rabu, 24 Oktober 2012

Penerapan Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia
Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lamamulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

Di bawah ini contoh penerapan akuntansi di beberapa negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan akuntansi sektor publik dalam pemerintahannya :

Rabu, 17 Oktober 2012

ASP

disini nih kita bisa tahu ada berapa sih provinsi di Indonesia lengkap sama kabupaten dan kotanya
http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/index.php/categoryblog/181-data-nama-dan-jumlah-provinsi-kabupatenkota-dan-kecamatan

ternyata di Indonesia ada 33 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota...


Rabu, 19 September 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Ini nih link yang bisa bikin kita tahu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ...
Kita bisa ngeliat seberapa kayanya Indonesia tercinta ini *matalopelope ...
Dibuka yaaaaah :*
ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/produk/dia/lkpp/LKPP_2011_audited.pdf
eeeeh ada lagi nih check this out
ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/produk/dia/lkpp/LKPP_2012_smt1_unaudited.pdf

SAP



PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI
-          Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
-          Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
PENGUNGKAPAN
Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
f. Perubahan pos investasi

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

-          Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
-          Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
PENGUNGKAPAN
Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
f. Perubahan pos investasi